Jebakan Keterangan: Mengapa Polisi Tidak Boleh Memberi Asumsi Saat Wawancara Saksi Kriminal
Keterangan saksi adalah alat bukti yang rapuh. Meskipun saksi berniat jujur, memori mereka rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama dari petugas yang mewawancarai. Pemberian asumsi atau penggunaan pertanyaan yang mengarahkan (leading questions) oleh penyidik merupakan Jebakan Keterangan yang paling berbahaya, karena dapat secara tidak sadar menanamkan informasi palsu ke dalam ingatan saksi. Jebakan Keterangan ini secara psikologis dapat membuat saksi percaya bahwa mereka melihat atau mendengar detail yang sebenarnya tidak pernah ada. Untuk menjaga integritas proses penyidikan, polisi harus menerapkan netralitas ketat agar terhindar dari Jebakan Keterangan yang bisa merusak seluruh kasus.
Efek Misinformasi (Misinformation Effect)
Prinsip ilmiah di balik bahaya asumsi adalah Misinformation Effect, sebuah fenomena psikologi di mana informasi pasca-peristiwa (post-event information) dapat mengubah atau mencemari memori seseorang.
- Contoh Klasik: Jika penyidik bertanya, “Bagaimana pelaku, yang berambut merah itu, kabur?”, dan saksi sebenarnya tidak mengingat warna rambut pelaku, otak saksi cenderung mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi yang diberikan (rambut merah), mengubah kesaksian asli.
- Tujuan Netralitas: Petugas harus selalu menggunakan pertanyaan terbuka (open-ended questions), seperti “Bagaimana deskripsi visual yang Anda ingat tentang orang tersebut?”
Kesalahan akibat Misinformation Effect yang disebabkan oleh Jebakan Keterangan dapat menyebabkan penangkapan orang yang tidak bersalah dan pembebasan pelaku sesungguhnya.
Integritas Hukum dalam BAP
Dalam konteks hukum Indonesia, keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika terbukti di persidangan bahwa keterangan saksi tercemar oleh asumsi atau tekanan dari penyidik, keterangan tersebut dapat dianggap lemah atau bahkan ditolak oleh hakim karena cacat prosedur.
Demi menjaga integritas BAP, Pusat Pendidikan Reserse (Pusdik Reskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara berkala mengadakan pelatihan etika wawancara. Pelatihan yang berfokus pada menghindari bias konfirmasi dan pertanyaan yang mengarahkan ini terakhir dilaksanakan pada hari Jumat, 22 November 2024. Pelatihan ini juga menekankan bahwa penyidik harus mencatat verbatim (kata per kata) keterangan saksi, bukan interpretasi penyidik.
Melawan Bias Konfirmasi
Penyidik, secara alamiah, cenderung mencari bukti yang mengonfirmasi hipotesis awal mereka tentang siapa pelakunya. Kecenderungan psikologis ini, yang disebut Confirmation Bias, adalah pemicu utama Jebakan Keterangan.
Untuk melawannya:
- Pendekatan Hypothesis Testing: Penyidik dilatih untuk menguji beberapa hipotesis secara paralel, alih-alih hanya berfokus pada satu.
- Wawancara Kognitif: Penggunaan Teknik Wawancara Kognitif membantu saksi memaksimalkan ingatan mereka secara mandiri, tanpa intervensi penyidik.
Dengan menjauhkan asumsi, polisi memastikan bahwa keterangan yang diperoleh adalah representasi paling murni dari apa yang benar-benar dilihat atau dialami oleh saksi, menjamin fondasi investigasi yang kuat dan adil.
