Penguatan Kamtibmas di Wilayah Perbatasan: Tantangan dan Inovasi Polri
Wilayah perbatasan Indonesia, dengan karakteristik geografis dan demografis yang unik, selalu menjadi fokus utama dalam upaya penguatan Kamtibmas. Tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas potensi penyelundupan barang ilegal atau lintas batas tanpa dokumen, melainkan juga ancaman terorisme, perdagangan manusia, hingga masuknya ideologi radikal. Pada Rabu, 19 Juni 2024, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, misalnya, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, secara langsung memimpin apel kesiapsiagaan personel. Ini menunjukkan komitmen serius Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di area strategis tersebut.
Inovasi menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan di perbatasan. Polisi perbatasan kini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pembangunan dan pelayan masyarakat. Di Kalimantan Utara, pada awal Mei 2024, Polres Nunukan meluncurkan program “Patroli Perbatasan Berbasis Komunitas,” melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam menjaga keamanan. Hal ini merupakan bagian dari strategi penguatan Kamtibmas yang holistik, di mana pendekatan persuasif dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas. Petugas di lapangan, seperti Bripka Hadi dari Polsek Jagoi Babang di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, sering kali berperan ganda sebagai guru mengaji atau penyuluh pertanian, membangun kedekatan emosional dengan warga.
Aspek teknologi juga turut dimanfaatkan. Pada Selasa, 25 Juni 2024, Divisi Teknologi Informasi Polri (Div TIK Polri) menginstalasi perangkat drone pengawas di beberapa titik rawan di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Drone ini dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi dan kemampuan thermal imaging untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan pada malam hari. Penggunaan teknologi ini membantu meminimalkan risiko bagi petugas di lapangan dan meningkatkan efisiensi pengawasan area luas. Langkah-langkah modernisasi ini esensial untuk mendukung penguatan Kamtibmas agar lebih responsif dan adaptif terhadap modus kejahatan lintas batas yang semakin canggih.
Selain itu, sinergi dengan instansi terkait seperti TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi sangat vital. Rapat koordinasi rutin yang dilakukan setiap bulan di tingkat pimpinan, seperti yang terakhir dilaksanakan pada Jumat, 21 Juni 2024, di Jayapura, membahas isu-isu krusial dan merumuskan langkah-langkah terpadu. Dari hasil rapat tersebut, disepakati peningkatan operasi gabungan di sepanjang perbatasan Timor Leste-NTT yang akan dimulai pada 1 Juli 2024. Semua upaya terpadu ini mencerminkan komitmen kuat Polri dalam penguatan Kamtibmas di wilayah perbatasan, demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara secara menyeluruh.
